“Keenam poin tindak lanjut dari rekomendasi Rakornas Dukcapil 2023 di Palembang di antaranya, pertama, adanya dukungan anggaran APBN untuk mempercepat layanan Adminduk di daerah, yang mana melalui Surat Permintaan Dukungan APBN untuk layanan Adminduk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” kata Teguh.
Tindak lanjut kedua, kata Teguh, yaitu adanya usulan agar memperhatikan sumber daya manusia (SDM) non-PNS, melalui Surat Mendagri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Kemudian tindak lanjut ketiga, untuk perekaman dan pencetakan KTP-el, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menurunkan tim untuk membantu Dinas Dukcapil mempercepat layanan di sejumlah daerah, khususnya terkait perekaman dan pencetakan KTP-el. Dukungan berupa SDM, perangkat, blangko KTP-el, dan jaringan,” tambah Teguh.
Selain itu, tindak lanjut keempat, masih kata Teguh, untuk ketersediaan blangko KTP-el selama 2023 telah dilaksanakan pengadaan dan pendistribusian sebanyak 26.011.119 keping blangko KTP-el. “Selama tahun 2023 tidak ada kendala kekurangan blangko KTP-el,” tegas Teguh.
Tindak lanjut kelima, yaitu adanya penguatan keamanan data kependudukan, di mana Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penguatan dan jaminan sistem keamanan data kependudukan.
“Kemudian keenam, untuk dukungan Pemilu dan Pilkada 2024, seluruh jajaran Dukcapil bahu membahu mendukung suksesnya Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, layanan rekam dan cetak KTP-el terutama bagi pemilih pemula, serta seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota membuka layanan hari libur/tanggal merah jelang Pemilu/Pilkada dan saat hari H [pelaksanaan] pencoblosan,” pungkas Teguh.
