Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengapresiasi kerja keras Dinas Dukcapil di sekujur Provinsi Jawa Barat sehingga menghasilkan kinerja cukup baik di tahun 2023. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja para Kadis Dukcapil se-Provinsi Jawa Barat dipimpin Kadis Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti di Command Center kantor Ditjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Kunker itu bertujuan melaporkan kesiapan menghadapi Pilpres dan Pemilukada 2024 serta Progres Pelaksanaan Perekaman Berdasarkan DP4 Pemula Pelayanan Adminduk di Disdukcapil se-Jawa Barat.
Diketahui dari jumlah penduduk Jabar sebesar 49.899.992 jiwa capaian perekaman KTP-el mencapai 98,79 persen. Sementara pencapaian kinerja lainnya mencakup akta kelahiran 93,74 persen; akta perkawinan 59,96 persen; KIA 42,53 persen; akta perceraian 48,52 persen, akta kematian sebanyak 1128871 jiwa; DP4 98,86 persen; dan cakupan aktivasi IKD 2,76 persen.
Dirjen Teguh mengaku, 60-70 persen waktunya terkuras untuk memikirkan akselerasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menitahkan dua menteri untuk mempercepat pengembangan Digital ID alias KTP Digital. Kedua menteri yang dimaksud adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai, artinya Juni 2024 IKD harus berlaku nasional, dan September akhir paling lambat sudah terintegrasi dengan seluruh pelayanan pemerintah dan swasta untuk di-launching oleh Presiden Jokowi sebagai legacy beliau,” kata Dirjen Teguh.
Untuk itu, Dirjen Teguh meminta perhatian serius seluruh Kepala Dinas Dukcapil tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk gaspol akselerasi IKD menjadi 30 persen dari total penduduk. Pihaknya juga serius melakukan penguatan infrastruktur IKD termasuk faktor pengamanan datanya.
Terkait persiapan Pilpres dan Pemilukada, Dirjen Dukcapil menekankan perlunya menggenjot jemput bola pelayanan perekaman biometrik Gen Z atau pemilih pemula. “Laksanakan arahan Direktur PIAK Ibu Handayani Ningrum mengecek data di jaringan File Transfer Protocol (FTP) menggunakan VPN untuk data by name by address Wajib KTP-el belum rekam per bulan per desa/kelurahan,” tandasnya.
Terkait blanko KTP-el, Dirjen Teguh mengungkapkan, dari pengadaan 22 juta keping, Januari ini sudah mulai berdatangan setiap pekannya pasokan blanko KTP-el dari pabrik ke kantor Ditjen Dukcapil Pasar Minggu. “Jadi jangan khawatir tidak cukup. Untuk Pemilu jangan pake suket atau surat keterangan,” tegasnya.
Namun Dirjen Teguh mengingatkan, untuk kemungkinan putaran kedua Pilpres bakal diperlukan lebih banyak blanko KTP-el untuk pemilih pemula maupun yang belum sempat merekam. “Untuk menambah stok blanko agar lebih aman, maka saya mengimbau bagi daerah yang fiskalnya cukup tinggi bisa menghibahkan blanko KTP-el kepada Ditjen Dukcapil,” imbau Teguh. Dukcapil***
