PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007 tentang  pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  102 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, danberdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra),  berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP)  daerah serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021  yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; yang memuat  tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan berdasarkan kondisi dan potensi visi misi Bupati.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhdap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa setiap peristiwa kependudukan dan setiap peristiwa penting yang di alami oleh penduduk dan atau warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan,  penduduk wajib dicatat dan diadministrasikan secara tepat dan akurat dalam Sistem Administrasi Kependudukan atau SAK.

 Melalui SAK diharapkan akan dibangun database kependudukan secara nasional, menyediakan data penduduk yang handal dan dapat memberikan manfaat bagi perencanaan pembangunan, mengetahui tren perkembangan penduduk, calon pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Presiden, dan anggota legislatif .

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki peranan yang sangat strategis terkait dengan fungsi pemerintah antara lain :

  • Pelayanan publik ( public service ) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk (sejak registrasi hingga diterbitkan dokumen);
    • Fungsi perlindungan (protection function), pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data penduduk;
    • Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

  Banyak peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan serta perceraian belum tercatat secara benar, begitu juga menyangkut peristiwa kependudukan seperti pindah datang belum ditata secara baik bahkan penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sehingga mengakibatkan data penduduk belum dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan layanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan maka pendataan penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan pelayanan agar pada saatnya dapat memberikan manfaat untuk pemerintahan, pembangunan dan masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan 2021.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2016-2021, visi, misi serta tupoksi dinas yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dan sebagai bahan usulan penyusunan RAPBD pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

1.2       Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3       Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten Blora periode 2017 – 2021 adalah sebagai penjabaran dari program/kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Blora selama 5 (lima) tahun.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai dasar dan pedoman arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahunnya sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah  Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah dokumen RKA dibahas dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, bahan tersebut akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD).

1.4       Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut :

BAB  I          :   PENDAHULUAN 

             Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sertasistematika penulisan penyusunan Renstra

BAB  II         :     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

                Bab II memuat  tugas, fungsi dan struktur organisasi,  sumber daya perangkat daerah, Kinerja Pelayanan perangkat daerah, Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB  III        :    PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

                          PERANGKAT DAERAH

                     Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB  IV      :    TUJUAN DAN SASARAN

                     Bab  ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

BAB  V        :        STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

                 Bab ini memuat tentang  rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB  VI      :    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

                         PENDANAAN

                 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII      :    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

             Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII     :                                                         P E N U T U P

                     Bab ini berisi tentang penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2017 – 2021  secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora .